PENGAWASAN TERHADAP PEMANFAATAN DAN POTENSI DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NUSA PENIDA BULAN MARET 2021

Berbekal dari Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi  Bali Nomor 17 Tahun 2021 dan Surat Undangan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bali Nomor : 005/411/UPTD.KKPB/Dislautkan pada tanggal 24 Maret 2021, Tim Gabungan Pengawasan  UPTD. Kawasan Konservasi Perairan Bali berkolaborasi dengan Yayasan Coral Triangle Center (CTC) melaksanakan kegiatan pengawasan rutin di Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida. Pengawasan ini rutin dilakukan setiap bulannya untuk mensosialisasikan keberadaan zonasi di Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida, memantau kegiatan pemanfaatan yang ada di wilayah KKP Nusa Penida sekaligus mendata potensi sumberdaya didalamnya. Kegiatan ini dipimpin oleh I Ketut Merta, S.P (Kepala Seksi Potensi, Konservasi dan Rehabilitasi Kawasan Konservasi Perairan Bali) selaku Ketua Tim serta diikuti oleh UPTD KKP Bali (8 orang) dan LSM CTC (1 orang).

Gambar 1. Tim Gabungan Pengawasan KKP Nusa Penida (dok: UPTD. KKP Bali)

Patroli pengawasan dimulai dari Pelabuhan Mentigi menuju ke timur sampai di zona inti Atuh, kemudian balik menuju ke barat sampai di Tanjung Sanghyang, dan kembali ke Pelabuhan Mentigi. Tim Pengawasan mengumpulkan data dan informasi pelanggaran zonasi, pelanggaran pemanfaatan sumberdaya perikanan, pengelolaan wisata bahari, maupun dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas masyarakat pesisir di KKP Nusa Penida. Data yang berhasil dikumpulkan sebagai berikut yaitu Jumlah Wisatawan : 16 orang; Jumlah Armada Pariwisata : 4 unit; Jumlah Nelayan : 13 Orang (Hasil tangkapan : kakap merah, barakuda, gurita, ikan karang) dengan Jumlah Armada Perikanan : 7 unit.

Gambar 2. Kegiatan Nelayan Memancing Ikan (dok: UPTD. KKP Bali)

Beberapa pelanggaran yang dijumpai selama melaksanakan pengawasan adalah sebagai berikut : nelayan memancing di zona inti Tanjung Samuh(1); nelayan memancing di zona budidaya rumput laut Selat Lembongan-Ceningan(1); dan nelayan memancing di zona pariwisata khusus A Lembongan(1). Nelayan yang melakukan pelanggaran zonasi langsung diperintahkan untuk segera pindah ke wilayah perairan yang diperbolehkan yaitu ke zona perikanan berkelanjutan.

Permasalahan keberadaan pontoon Bounty yang sebelumnya tenggelam dan mengganggu baik dari segi pemandangan maupun arus laut masih terlihat dilokasi ditemukan sebelumnya. Proses komunikasi dengan pihak Bounty Cruise masih terus dilakukan untuk memantau pemindahan bangkai pontoon tersebut. Permasalahan lainnya yang dijumpai selama patroli adalah banyaknya sampah baik organik dan nonorganik di sepanjang perairan KKP Nusa Penida. Hal ini mungkin menjadi perhatian bersama untuk tetap menjaga dan mengelola sampah agar tidak sampai ke laut. (dhy)