Denpasar, 11 Maret 2025 – Untuk merespons kekhawatiran nelayan terkait dampak proyek PT. BTID, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) mengadakan audiensi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bali. Pertemuan ini berlangsung pada Selasa, 11 Maret 2025, di Ruang Rapat Tuna, DKP Provinsi Bali.
Audiensi ini dihadiri langsung oleh Kepala DKP Provinsi Bali, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pengembangan infrastruktur dan kelestarian kehidupan nelayan. Dalam pertemuan tersebut, DPC HNSI menyampaikan berbagai kekhawatiran nelayan terkait proyek PT. BTID, terutama mengenai kurangnya tanda peringatan dan penanda proyek yang dinilai belum memadai. Para nelayan meminta kejelasan mengenai pemasangan tanda dan pengamanan di sekitar area proyek agar tidak membahayakan keselamatan mereka saat melaut.
Menanggapi hal ini, Kepala DKP Provinsi Bali menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyelidiki permasalahan tersebut. Selain itu, evaluasi lebih lanjut akan dilakukan guna memastikan pemasangan tanda yang jelas dan aman, serta menjamin semua pihak mendapatkan informasi yang akurat mengenai perkembangan proyek ini. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat nelayan demi menjaga kelestarian sumber daya alam sekaligus mendukung pembangunan.
Audiensi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret yang menguntungkan semua pihak serta memperkuat komunikasi dan pemahaman antara pengembang, pemerintah, dan nelayan.
