Selasa, 6 Pebruari 2024, dalam rangka meningkatkan Pengawasan dan Pemantauan Pemanfaatan Ruang laut sampai dengan 12 mil dan untuk menyamakan persepsi dalam penegakan hukum kepada pelaku usaha perikanan di sekitar perairan Bali, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang dikepalai oleh Ir. Putu Sumardiana, MP. mengadakan rapat koordinasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bali dengan mengundang beberapa pihak seperti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, Komandan TNI Angkatan Laut Denpasar, Kepala Stasiun Bakamla Bali di Karangasem, dan sebagainya.
Rapat ini diadakan sebagai upaya untuk membangun kerjasama, berbagi informasi serta menyamakan persepsi dan koordinasi penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Bali. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, objek pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan adalah pelaku usaha perikanan tangkap atau budidaya di laut sampai dengan 12 mil, pelaku usaha pengolahan pemasaran hasil perikanan dan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil. Pengawasan yang dilakukan mencakup pencegahan terjadinya kegiatan perikanan yang melanggar hukum serta pemeriksaan dokumen (kesesuaian izin) pemanfaatan ruang laut.
Salah satu langkah yang disorot dalam rapat koordinasi adalah peningkatan patroli di wilayah perairan provinsi. Ini melibatkan penempatan kapal patroli dan personel terlatih untuk melakukan pemantauan aktif terhadap kegiatan di laut. Oleh karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali berusaha merangkul seluruh pihak terkait untuk “ngerombo” dalam kegiatan ini. Selain itu, pemerintah provinsi juga berencana untuk memperluas jaringan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti penginderaan jauh dan sistem pemantauan satelit.
Tidak hanya fokus pada penegakan hukum, pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada nelayan lokal. Ini termasuk penyediaan pelatihan dan pendidikan tentang praktik perikanan yang berkelanjutan, serta pengembangan infrastruktur untuk memperbaiki kondisi kerja dan peningkatan akses pasar bagi produk-produk perikanan lokal. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan tidak hanya bagi lingkungan laut, tetapi juga bagi ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat pesisir di Provinsi Bali.
